Pemerintah Izinkan Mudik, Kalau Warga Punya Surat Ini?

Presiden Joko Widodo melarang masyarakat untuk mudik, langkah ini diambil oleh Jokowi untuk mencegah penyebaran virus corona. Larangan mudik ini berlaku hingga 31 Mei mendatang. Namun, ada kelonggaran bagi warga yang memang dalam kondisi darurat dan diharuskan pulang, mereka dapat pergi dengan membawa surat keterangan mudik.

Surat dispensasi mudik ini, bisa warga dapatkan ke Dinas Perhubungan, Kepolisian, Polres, atau pun Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid – 19. Permintaan surat dispensasi ini harus disertakan dengan alasan dan juga bukti yang kuat.

Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Istiono memberikan contoh beberapa keadaan darurat dan alasan yang darut, yang dapat di izinkan. Misalnya seperti, keluarga yang sakit dan ada anggota keluarga yang meninggal dunia mereka tinggal memberikan bukti surat atau foto. Pemudik harus meyakinkan alasan darurat mereka ke petugas yang berada di lapangan, sehingga surat keterengan pun harus bisa meyakinkan petugas disaat mereka diperiksa di titik – titik pemeriksaan atau check point.

Surat Dispensasi Mudik, Agar Mudi Lebih Aman dan Nyaman ?

Dengan adanya surat keterangan tersebut, petugas dapat memberikan izin kendaraan yang pemudik gunakan. Dan jika pemudik tidak memiliki surat keterangan tersebut, maka pemudik tersebut akan diminta untuk memutar balik kendaraannya.

Berdasarkan data yang di dapatkan dari Korlantas Polri, hingga hari ke empat pelaksanaan larang mudik 2020 atau hari Senin 27 April 2020 ada 9.39 kendaraan pemudik di wilayah lampung dan jawa. Para pemudik tersebut di minta untuk putar balik dan kembali ke daerah asalnya. Menurut Korlantas Polri, angka tersebut adalah hasil pendataan yang dilakukan oleh petugas di 52 titik pos pemantauan.  Baik di ruas jalan tol dan juga ruas jalan arteri. Kebanyakan kendaraan yang diminta putar balik adalah kendaraan pribadi.

Kelonggaran larangan mudik ini, sebenarnya sudah dimulai pada saat maskapai penerbangan Lion Air diberi izin untuk mengangkut penumpang. Tetapoi dengan syarat adanya kepentingan khusus. Misalnya seperti, pebisnis yang harus berpergian tetapi bukan dalam rangka mudik, lalu angkutan kargo, dan perjalanan pemimpin Lembaga tinggi negara atau pun tamu kenegaraan. Kelonggaran ini sudah berjalan mulai tanggal 3 Mei 2020 lalu.

READ  Situs IndoXXI di Anggap Mempengaruhi Ekonomi Indonesia

Namun Jokowi tetap menghimbau jika warga memang tidak memiliki alasan yang kuat untuk mudik, tetaplah untuk berdiam diri dirumah. Karena dengan begini, Jokowi berharap penyebaran Covid – 19 dapat di hentikan.

Presiden Jokowi juga meminta ASN, Polri, dan karyawan BUMN untuk memberikan contoh yang baik kepada warga. Sehingga ia meminta untuk ikuti langkah pemberhentian pandemi Covid – 19 dengan tidak berpergian mudik.

Lalu Jokowi juga mengingatkan, bila warga tetap nekat untuk berpergian mudik aparat setempat tidak akan segan – segan untuk memberikan sanksi bagi warga yang mencoba untuk pulang kampung atau mudik.